SINGAPARNA, TASIKMU–Negosiasi belum selesai. Siapa yang akan mengisi posisi Wakil Bupati Tasikmalaya masih belum ditetapkan.
Calonnya sudah ada, dari mitra koalisi PDIP saat mengusung Uu-Ade; Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PAN telah menyodorkan Deni R. Sagara, sementara PKS mengusulkan Tetep Abdulatif.
Usulan PAN dan PKS sudah sampai ke tangan PDIP. Tapi terkait surat keputusan Calon Wakil Bupati itu masih belum dibahas internal PDIP.
“Sampai saat ini pembebasan SK Cawabup belum dilaksanakan di internal partai. Sebenarnya pengusulan Cawabup ke PDIP tidak perlu juga. Karena, PDIP pun merupakan partai pengusung. Sama dengan PAN dan PKS. Seharusnya kita bersama-sama mengusulkan ke DPRD melalui bupati,” ujar H Demi Hamzah Rahadian, selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya.
Secara hukum, sebagaimana dipahami Demi, PDIP memang bukan penentu Wakil Bupati, melainkan keputusan anggota DPRD melalui rapat paripurna. Meski demikian, Demi memaknai langkah PAN dan PKS sebagai bagian dari etika politik.
Di samping itu, Asep M Tamam, pengamat sosial-politik dan pemerintahan Tasikmalaya, menduga kalau tarik-ulur pengisian posisi Wakil Bupati erat kaitannya dengan perhelatan Pilpres dan Pileg 2019. Sehingga semua terfokus ke sana.
“Posisi para Cawabup yang diusulkan PAN dan PKS kan pada Pilpres 2019 ini berseberangan dengan PDIP. Saya kira akan cukup mudah jika partai pengusung berada pada satu dukungan dengan PDIP dalam konteks pilpres,” Asep menuturkan.
Faktor lain, lanjut Asep, karena tidak adanya aturan yang baku membahas batas waktu pengisian wakil bupati. Sehingga, prosesnya bisa saja ditunda sampai tiba waktu yang tepat bagi semua pihak.
Lain lagi pendapat Maulana Janah yang sama-sama dikenal sebagai pengamat politik Tasikmalaya. Menurutnya, yang lebih elok adalah ketiga partai mitra koalisi, PDIP, PAN dan PKS duduk bareng.
“Bukan malah mengusulkan SK Cawabup ke PDIP yang merupakan bagian dari koalisi. Sebagai mitra koalisi juga, kenapa tidak duduk bersama saja tiga partai pengusung untuk membahas Cawabup. Kalau seperti ini terkesan saling meminta jatah,” ujarnya.
