Kabar

Kader IMM Jabar Mendesak Konsolidasi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

TASIKMU.COM-Untuk yang keseklian kali terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat setingkat kementerian di pemerintaha Presiden Joko Widodo. Penangkapan Menteri Pertanian non-aktif yang menjadi tersangka memperlihatkan budaya korupsi yang masih terjadi di kalangan pejabat negara. Budaya korupsi yang terjadi di pemerintahan secara langsung memberikan kerusakan secara sistemik bagi keberlangsungan aktivitas kenegaraan.

Dampak secara tidak langsung menimbulkan kurangnya kesejahteraan kepada rakyat. Karena anggaran untuk kepentingan umum / rakyat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sekaligus menunjukkan buruknya moralitas publik di kalangan pejabat negara. Dalam jangka panjang, budaya korupsi yang terjadi terus-menerus di kalangan pemerintahan bisa merusak tatanan negara.

Sejalan dengan keadaan tersebut, Ketua DPD IMM Jabar Bidang Riset dan Keilmuan, Rony Mardyana, mendesak konsolidasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

“Budaya korupsi yang terjadi di kalangan pejabat negara dalam jangka panjang bisa merusakan tatanan negara dan kebangsaan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus menyengsarakan atau membuat rakyat tidak sejahtera. Maka, lembaga KPK, Kepolisian dan Kejaksaan harus duduk bersama dan berkonsolidasi untuk penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.” ujarnya.

Selain mendesak konsolidasi antar lembaga penegak hukum, Ketua Bidang IMM Jabar Bidang Riset & Keilmuan meminta momentum pemilu dijadikan upaya pencegahan tindakan korupsi.

“Dengan adanya tahun politik pada pemilu kali ini sebelum penetapan para calon legislatif dan capres-cawapres, bisa dijadikan momentum preventif dalam tindakan korupsi dengan melakukan komitmen anti-korupsi terhadap semua calon wakil rakyat. Ke depan perbaikan dan evaluasi secara sistem dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan, dan solusi kultural (personal) terhadap penyeleksian calon pejabat pun harus dimulai dengan lembaga aparat penegak hukum terlibat dalam momentum pemilu. Tentu secara netral dan tanpa pandang bulu.” ujarnya.(Fawaz Irysad)

Citizen Journalism

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tren

Laman ini didedikasikan untuk warga net mengedepankan kedekatan. Terbuka untuk terlibat menuangkan gagasan ke dalam tulisan dan mewartakan aktivitas lapangan sejalan dengan kaidah jurnalistik.

SIlakan bergabung.

Kontak kami

Alamat: Jl. Kalawagar Singaparna Tasikmalaya
Telefon: (+62) 01234-5678
Email: redaksi@tasikmu.com

Copyright © 2019 TASIKMU | MVP | powered by Wordpress.

Ke Atas